JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa di 2045 mendatang, bertepatan dengan 100 Tahun Kemerdekaan, Indonesia akan semakin meneguhkan posisi sebagai negara maritim. “Cara berpikir maritim akan berbeda dengan cara berpikir kontinental. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, cara berpikir maritim harus kita kedepankan, harus di-streamline, bagaimana maritim menjadi visi di dalam 2045,” ujar Menteri Suharso dalam Rapat Kerja Penyusunan RPJPN 2025-2045 yang dihadiri seluruh Eselon I dan Eselon II serta pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Cara berpikir tersebut harus didukung dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional,  terutama dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Salah satu strategi yang diusung adalah analisis data yang lebih tajam serta optimalisasi evidence-based policy agar kebijakan publik berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Kita harus lebih jelas melihat problem statement, harus lebih dalam menyajikan data, lalu menukik ke analisis datanya, hingga ke opsi kebijakan yang mengatasinya,” ujar Menteri Suharso.

Selain disusun dengan penajaman cara berpikir dan peningkatan kualitas perencanaan, RPJPN 2025-2045 juga akan mengamanatkan target dan capaian yang bertujuan akhir mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. “Kita harus konvergen di dalam pencapaian pembangunan, baik dalam skala nasional, maupun dalam skala lokal. Kita harus dorong agregat pertumbuhan ekonomi di semua peluang yang ada,” ungkap Menteri Suharso.

Penyusunan RPJPN 2025-2045 akan memastikan pelibatan publik melalui sejumlah Forum Konsultasi Publik untuk menghimpun masukan masyarakat untuk pembangunan Indonesia di masa depan. “Bagaimana kita menjadi sebuah negara yang memberikan kebebasan yang terukur pada setiap warga negaranya untuk ikut serta berpartisipasi di dalam membangun negeri dan bangsanya. Jadi, kesempatan itu kita buka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat,” pungkas Menteri Suharso.