JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan KPU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi bagian dari proses pembangunan nasional sekaligus dalam rangka menyambut Pemilihan Umum 2024 mendatang. “Nota kesepahaman dengan KPU ini merupakan proses konsolidasi demokrasi kita, menuju terwujudnya demokrasi substansial,” jelas Menteri Suharso dalam sambutannya, Jumat (28/7), di Gedung Bappenas.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa Pemilu 2024 bukan sekadar prosesi pergantian pemimpin, namun juga menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, serta sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. “Acara ini adalah bentuk dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang lebih baik untuk pelaksanaan Pemilu,” jelas Hasyim.

Kementerian PPN/Bappenas dan KPU berkomitmen untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai sarana seleksi kepemimpinan yang berbobot untuk meneruskan praktik baik pembangunan yang telah dilaksanakan di kepemimpinan sebelumnya. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan dalam meningkatkan sinergi antarpihak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, sehingga tercapai keselarasan arah pembangunan nasional dan daerah.

Untuk itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 akan menjadi pedoman visi misi calon presiden dan calon kepala daerah pada Pemilu 2024. “Karena itu, ini adalah hari bersejarah bagi Indonesia dengan ditandatangani Nota Kesepahaman ini. Mudah-mudahan ke depan, apa yang tadi disampaikan, kita harap mampu untuk mengisi ruang-ruang substansial dalam hal pencapaian Indonesia Emas 2045,” pungkas Menteri Suharso.