JAKARTA – Untuk mendukung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya menjaring masukan dari para stakeholders, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi. Fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia untuk mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. “Kita perlu mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan, yaitu dua per tiga dari total wilayah Indonesia, untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Seminar Penjaringan Masukan Visi RPJPN 2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan di Gedung Bappenas, Senin (20/3).

Transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim. Pertama, transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai halaman depan. Kedua, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari. Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menegaskan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Pengembangan industri maritim, hilirisasi sumber daya maritim khususnya baru 4%. Jadi, masih banyak yang bisa kita kerjakan lebih lagi,” tegas Menteri Luhut.

Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur distribusi penting dan perdagangan internasional. “Maritim bukan hanya satu sektor. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendekatan terestrial dan maritim secara terintegrasi. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan secara optimal ruang dan seluruh sumber dayanya secara berkelanjutan, dengan leading-sector yang berbasis kelautan,” imbuh Menteri Suharso. Seminar ditutup diskusi bersama akademisi dan mitra pembangunan untuk memberikan masukan dari sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, serta ilmu kelautan dan perikanan.